YOGYAKARTA, Jumat (17/4) — Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Roadshow Bulan Literasi Blockchain 2026 to Yogyakarta di Cinema, Universitas AMIKOM Yogyakarta, untuk memperkuat pemahaman publik mengenai perkembangan kebijakan blockchain di Indonesia, memperluas literasi di kalangan akademisi dan pelaku industri, serta mendorong kolaborasi antara regulator, kampus, dan ekosistem teknologi digital.
Dalam sambutannya, William Sutanto, Sekretaris Jenderal ABI, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya ABI menyelenggarakan Bulan Literasi Blockchain. Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya publik lebih banyak diperkenalkan pada literasi kripto, padahal blockchain sebagai teknologi yang mendasarinya memiliki ruang pemanfaatan yang jauh lebih luas. Ia menyampaikan bahwa blockchain dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan di luar aset kripto, seperti supply chain, pencatatan, registrasi aset, hingga intellectual property.
William juga menyoroti pentingnya keterlibatan regulator dalam membangun ekosistem yang sehat. Ia menyampaikan bahwa dukungan pemerintah dan otoritas terlihat dari antusiasme tinggi pada salah satu hackathon yang digelar OJK, yang diikuti lebih dari 800 tim dan dilanjutkan dengan program mentoring bersama OJK dan Bank Indonesia. “Sinergi antara industri dan otoritas sangat kita butuhkan,” ujarnya, sembari menekankan bahwa regulator tidak semestinya hanya dilihat sebagai pihak yang membatasi, tetapi juga sebagai mitra yang menjaga arah perkembangan industri agar tetap sehat.
Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Prof. Dr. M. Suyanto, M.M., dalam welcoming speech menegaskan bahwa blockchain merupakan salah satu bidang yang sejalan dengan arah pengembangan kampus. Ia memperkenalkan Universitas AMIKOM Yogyakarta sebagai kampus dengan ekosistem Creative Economy Park yang menggabungkan pendidikan, riset, dan pengembangan perusahaan. Menurutnya, kampus saat ini mengembangkan enam bidang utama bersama mitra global, yakni artificial intelligence dan machine learning, augmented reality dan virtual reality, automatic vehicle atau drone, blockchain, internet of things, dan big data.
Prof. Suyanto menjelaskan bahwa kampus juga tengah mendorong gagasan desa blockchain di Sardonoharjo sebagai bagian dari pengembangan ekonomi digital di tingkat lokal. Ia menilai forum seperti ini penting untuk memperkaya wawasan sekaligus membuka peluang penerapan teknologi secara lebih nyata. “Senang sekali kita diberi wawasan blockchain karena itu sesuatu yang luar biasa,” kata Prof. Suyanto di hadapan peserta.
Sementara itu, Lutfi Zain Fuadi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Keuangan Digital OJK, dalam keynote speech menyampaikan apresiasinya terhadap ekosistem inovasi yang dibangun Universitas AMIKOM Yogyakarta. Ia mengaku datang dengan menyiapkan materi teknis mengenai blockchain, namun memilih menyesuaikan isi pidatonya setelah mendengar paparan rektor. Lutfi menilai kampus tersebut memiliki kekuatan besar dalam membangun inovasi yang tidak hanya bertumpu pada pendidikan, tetapi juga bertumbuh dari produk dan karya kreatif.
Lutfi bahkan mengibaratkan Universitas AMIKOM Yogyakarta sebagai “gunung api yang tidak dikenal” tetapi memiliki daya ledak besar dalam menghasilkan prestasi dan inovasi. Ia juga mendorong agar pengembangan inovasi kampus dapat semakin terkoneksi dengan sektor jasa keuangan. Menurutnya, inovasi yang lahir dari perguruan tinggi akan menjadi kebanggaan tersendiri jika dapat menjawab kebutuhan nasional dan tumbuh di Indonesia, bukan hanya dikenal di luar negeri.
Setelah sesi sambutan dan keynote, agenda dilanjutkan dengan diskusi panel bertema “Perkembangan Kebijakan di Indonesia untuk Mendorong Kemajuan Industri Blockchain”. Diskusi ini dimoderatori oleh Muhammad Yaafi dari ABI dengan menghadirkan Ludi Arlianto, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital di OJK; Wasis Gunarto dari ABI/GIDR; Nathanael Christian, Chief Executive Officer at IDRX; dan Prima Yogi Loviniltra dari Bank Nobu.
Dalam panel tersebut, Ludi Arlianto menjelaskan bahwa perubahan paling mendasar setelah pengawasan kripto berpindah ke OJK adalah perubahan cara pandang terhadap aset digital. Menurutnya, kripto tidak lagi sekadar dilihat sebagai komoditas, melainkan bergerak menjadi instrumen keuangan. Perubahan itu dinilai membuka kemungkinan integrasi yang lebih luas dengan sektor perbankan, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lain. “Blockchain nggak hanya dipakai di crypto, tapi bisa jadi bank akan juga menerapkan blockchain,” ujarnya.
Ludi juga menekankan bahwa OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan talenta digital. Ia menyebut bahwa keberlanjutan industri blockchain sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, OJK mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan kampus dan industri melalui hackathon, akselerator, dan berbagai program yang diarahkan untuk membangun digital talent sesuai kebutuhan sektor jasa keuangan.
Dari sisi industri, Nathanael Christian, Chief Executive Officer at IDRX, menilai perubahan regulator membawa dampak positif bagi inovator. Menurutnya, saat aset digital masih dipandang semata sebagai komoditas, ruang diskusi mengenai inovasi blockchain belum terbuka lebar. Kini, dengan pendekatan OJK yang menempatkan blockchain dalam kerangka aset keuangan digital, pelaku industri memiliki ruang yang lebih besar untuk berdialog dan mengembangkan use case yang relevan. Ia menegaskan bahwa diskusi blockchain seharusnya tidak berhenti pada trading, tetapi diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Pandangan serupa juga disampaikan Prima Yogi Loviniltra dari Bank Nobu. Ia menjelaskan bahwa perbankan kini mulai melihat blockchain bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai enabler. Bank, kata dia, dapat berperan sebagai lapisan kepercayaan atau trust layer agar masyarakat memiliki tempat yang aman untuk mengakses dan menyimpan aset digital. Pendekatan ini menjadi penting karena tidak semua pengguna siap mengelola aset digital sepenuhnya secara mandiri.
Selain membahas kebijakan, diskusi panel juga menyoroti kekuatan Yogyakarta dalam pengembangan talenta blockchain. Para panelis menyebut bahwa kota ini memiliki ekosistem pengembang yang tumbuh kuat, mulai dari front-end developer, back-end developer, smart contract developer, hingga UI/UX designer. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Yogyakarta berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan talenta blockchain di Indonesia jika didukung kolaborasi yang konsisten antara kampus, komunitas, industri, dan regulator.
Forum ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa arah perkembangan blockchain di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas regulasi, kesiapan talenta, dan kemauan berbagai pihak untuk bekerja bersama. Melalui agenda ini, Universitas AMIKOM Yogyakarta menjadi ruang pertemuan yang mempertemukan perspektif regulator, akademisi, dan industri dalam satu forum yang substantif. Harapannya, literasi blockchain tidak berhenti pada pemahaman dasar, tetapi berkembang menjadi kerja sama nyata yang mendorong inovasi digital yang bermanfaat, terukur, dan relevan dengan kebutuhan Indonesia.
Fadya RY – Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional
