Universitas AMIKOM Yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Talkshow Collaborative Urban Governance yang digelar Sabtu (31/1/2026) di Ruang Cinema Gedung 6 Lantai 4. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kongres Provinsi Ikatan Ahli Perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta (IAP DIY) ke-9 Tahun 2026, sekaligus mengawali agenda IAP DIY di awal tahun 2026.
Agenda ini diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Perencanaan DIY bekerja sama dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas AMIKOM Yogyakarta serta Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada.
Talkshow ini mengangkat tema penguatan tata kelola berbasis kerja sama antardaerah dalam pengelolaan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) DIY. Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog kebijakan untuk mempertemukan perspektif praktisi perencanaan, akademisi, dan pemerintah daerah dalam merespons kompleksitas pengelolaan kawasan perkotaan yang bersifat lintas wilayah administratif.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas AMIKOM Yogyakarta, Hanif Alfatah, M.Kom., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Talkshow Collaborative Urban Governance yang menjadi ruang dialog kebijakan lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Menurutnya, forum diskusi semacam ini memiliki peran penting dalam mempertemukan perspektif akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah untuk membahas persoalan perkotaan yang bersifat lintas wilayah.
Beliau juga menegaskan kesiapan Universitas AMIKOM Yogyakarta untuk membuka diri dan berkontribusi secara aktif dalam penguatan kapasitas perencanaan wilayah dan kota. Ia menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik untuk tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menghadirkan gagasan, kajian, dan forum diskusi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Universitas AMIKOM Yogyakarta siap menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat kapasitas perencanaan wilayah dan kota, baik melalui pendekatan akademik, riset, maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi,” kata Hanif.
Selanjutnya, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ir. Agus Tri Cahyono, M.T., menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antardaerah dalam pengelolaan Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Menurutnya, karakter kawasan perkotaan yang lintas administrasi menuntut pendekatan tata kelola yang tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing wilayah.
Melalui forum diskusi ini, beliau berharap komitmen kerja sama antardaerah dapat terus diperkuat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Talkshow IAP DIY Bahas Kolaborasi Kelola Kawasan Perkotaan Yogyakarta
Diskusi talkshow menghadirkan narasumber dari unsur perencana pemerintah daerah. M. A. Fathoni, S.Si., M.Sc. mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan pandangan mengenai perlunya penguatan koordinasi lintas wilayah dalam pengelolaan KPY. Dari Kabupaten Sleman, Kurniawansyah P. Harahap, S.T. memaparkan tantangan pertumbuhan kawasan pinggiran dan pentingnya keselarasan kebijakan pemanfaatan ruang antardaerah.
Sementara itu, Sinta Hermawati, S.T., M.URP. dari Bappeda Kota Yogyakarta menyoroti tekanan aktivitas perkotaan di wilayah inti kota serta dampaknya terhadap kawasan sekitarnya. Dari perspektif Kabupaten Bantul, Ismail, S.Si., M.Si. menekankan pentingnya integrasi kebijakan layanan publik lintas wilayah, khususnya pada sektor transportasi dan persampahan yang tidak mengenal batas administrasi.
Talkshow dipandu oleh Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D., akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Dalam pengantar diskusi, ia menegaskan bahwa perencanaan wilayah dan kota tidak berhenti pada penyusunan dokumen kebijakan, melainkan harus diikuti dengan implementasi, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang konsisten melalui kerja sama antardaerah.
Forum ini diharapkan dapat mendorong penguatan tata kelola Kawasan Perkotaan Yogyakarta secara berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif antara perencana, akademisi, dan pemerintah daerah dalam merumuskan arah pengelolaan kawasan perkotaan ke depan.
Fadya RY – Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional
