Yogyakarta, 13 Oktober 2022, Prodi ilmu pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta bekerja sama dengan Ide dan Anlitika Indonesia (IDEA) Yogyakarta. Mengadakan WEBINAR NASIONAL untuk mengajak masyarakat guna mengetahui manfaat strategis atas pemanfaatan big data.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta dan IDEA Yogyakarta untuk mendukung implementasi Penyelesaian Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang merupakan salah satu amanat dari lima arahan percepatan transformasi digital yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 3 Agustus tahun 2020, sekaligus senada dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk mendukung agenda transformasi digital Indonesia.
Webinar ini dibuka oleh Prof, Dr. M. SUYANTO MM. selaku Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta mengatakan dalam sambutannya “ Big Data memiliki peran yang sangat penting di berbagai sektor baik swasta maupun publik” .
Menurut Tenti Novari Kurniawati, selaku Direktur IDEA Yogyakarta mengatakan “Big Data dapat digunakan untuk perbaikan pelayanan publik karena big data dapat digunakan untuk mengambil keputusan, perumusan kebijakan serta acuan monitoring dan evaluasi aktivitas.
Agar Big Data dan Open Data dapat diakses oleh masyarakat pemerintah harus mendorong kesadaran masyarakat untuk mengakses, menyebarkan informasi yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik no.14 tahun 2008.
Apabila masyarakat mengetahui mengenai informasi terkait pemerintahan, masyarakat dapat mengetahui dan mendorong kinerja dari pemerintah, mampu meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan pemanfaatan dari big data itu sendiri.
Data yang disediakan oleh pemerintah harus bersifat terbuka dan mudah untuk diakses sehingga informasi dalam data dapat dilihat oleh masyarakat.
Webinar nasional E:GOV VOICES ini diikuti lebih dari 300 orang peserta dari seluruh Indonesia, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli dibidangnya masing-masing seperti:
- Ir. Endang Tjatur Aprilijanti (kepala bidang pengelolaan data dan kepala penyajian informasi, pusat data dan sistem informasi KEMENDAGRI
- Tenti Novari Kurniawati, M.A (Direktur IDEA Yogyakarta)
- Muhammad Zuhdan, S.IP,M.A (Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas AmikomYogyakarta)
Webinar ini selain memberikan informasi mengenai pemanfaatan atas big data, sekaligus memberikan informasi mengenai implementasi penggunaan Big Data dalam pemerintahan yang diterapkan oleh Kemendagri dalam mencetuskan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk keterpaduan tata kelola pemerintahan dengan manfaat salah satunya adalah berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.
Dalam Pemendagri 70/2019 juga dijelaskan mengenai pembagian 3 informasi daerah. Meskipun demikian, tetap menjadi sorotan permasalahan akses data yang diberikan oleh Pemerintah masih dianggap sulit untuk diakses.
Selain itu juga bukan hanya permasalahan internal pemerintah, keberdaan informasi informasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah juga harus bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi NOMOR 14 tahun 2008 yang menegaskan bahwa masyarakat berhak mengakses informasi publik.
Hal itu perlu menjadi perhatian untuk pengintegrasian Big Data yang difasilitasi pemerintah agar bisa merata dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga pemerintah harus bisa mengelola data sehingga dapat bernilai bagi masyarakat.Ungkap Ir. Endang Tjatur Aprilijanti selaku kepala bidang pengelolaan data dan kepala penyajian informasi, pusat data dan sistem informasi KEMENDAGRI./Iqram
